Sidang Paripurna Nasional tahun 2016

Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Nasional tahun 2016 telah selesai digelar pada 21 s.d 23 Februari 2016 lalu, bertempat di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur. Dengan dihadiri oleh Dewan Kerja Nasional dan Dewan Kerja Daerah Se-Indonesia, termasuk Dewan Kerja Daerah Kalimantan Utara yang untuk pertama kalinya mengikuti Sidparnas karena baru saja terbentuk, Sidaparnas kali ini mengangkat tema "Perkuat Sinergi Membangun Negeri" dengan maksud untuk melanjutkan rencana kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Indonesia melalui penguatan koordinasi, dan sinergi.

Sebagaimana mestinya, dalam sidang paripurna ketiga masa bakti Dewan Kerja Nasional 2013-2018 ini mengagendakan beberapa hal, diantaranya: pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2015 dan penyusunan kebijakan-kebijakan pembinaan yang tertuang dalam program kerja tahun 2016 dan perencanaan program kerja tahun 2017. Agenda tersebut semakin lengkap dengan adanya pembahasan mengenai laporan kelompok kerja penyusunan petunjuk penyelenggaraan dewan kerja (PPDK) yang sedianya akan terselesaikan dan disahkan pada tahun ini, selain itu persiapan Jawa Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan Perkemahan Bakti Satuan Karya Bakti Husada Tingkat Nasional  ke V tahun 2016 juga dipaparkan.

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka juga menyempatkan hadir untuk mendengarkan aspirasi Pramuka  Penegak dan Pramuka Pandega yang diwakili oleh Dewan Kerja Daerah se-Indonesia. Dengan hadirnya Ka. Kwarnas ditengah-tengah pelaksanaan sidang, memberikan angin segar dan harapan baru untuk lebih mensinergikan diri, dengan beberapa terobosan yang diusulkannya, seperti penyelenggaraan rapat koordinasi Dewan Kerja Daerah yang diagendakan pada September 2016 di Pulau Dewata Bali. Agenda dari rakor ini adalah untuk mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi antar dewan kerja dalam rangka menuju harapan.

Beberapa rekomendasi dalam sidang telah disusun untuk dibawa ke Rapat Kerja Nasional tahun 2016, salah satu diantaranya adalah mendorong kwartir untuk melakukan koordinasi dengan setiap kementrian berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kepramukaan yang digagas oleh kementrian maupun lembaga lainnya, khususnya yang melibatkan pramuka penegak dan pramuka pandega, dewan kerja mengaharpkan untuk dapat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, sehingga pelaksanaannya dapat diselaraskan dengan sasaran prioritas rencana kerja. (bnr)